UKL-UPL

UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup- Upaya Pemantauan Lingkungan HIdup)

UKL-UPL adalah salah satu dari upaya mitigasi yang diamanatkan dalam UU 32 tahun 2009. Skala kegiatan UKL-UPL relatif cukup kecil dan dianggap memiliki dampak terhadap lingkungan yang tidak terlalu besar dan penting. Namun demikian dampak tersebut perlu tetap dikelola untuk menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik.

UKL-UPL sama halnya seperti AMDAL, berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh stakeholder suatu kegiatan. Didalam UKL-UPL idealnya memuat seluruh hal yang terkait dengan kemungkinan dampak dari suatu kegiatan. Seluruh klausul dalam dokumen UKL-UPL diikat secara legal dalam “Izin Lingkungan”, dimana UKL-UPL memiliki kekuatan hukum tetap, dan wajib dilaksanakan oleh pemrakarsa kegiatan.

Karena sifat pentingnya, UKL-UPL sebaiknya disusun oleh profesional ahli lingkungan yang memahami metode pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan. Hal ini untuk mencegah munculnya masalah hukum dan sengketa lingkungan di kemudian hari.

Kenapa setiap usaha perlu membuat Dokumen UKL-UPL?

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL dan UPL. UKL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UPL adalah Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dokumen UKL dan UPL disusun berdasarkan Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan untuk Kabupaten Pemalang, penentuan usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penilaian dan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan

Persyaratan yang perlu dilengkapi untuk dalam penyusunan UKL dan UPL adalah sebagai berikut:

  1. KTP Penanggung Jawab (biasanya pemilik usaha)
  2. Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang/Informasi Tata Ruang(SKKTR/ITR) *
  3. Bukti Kepemilikan Tanah (SHM, SHGB, dll)
  4. Denah Bangunan Kegiatan Usaha
  5. Akta Pendirian Badan Hukum (PT, CV, dll)**
  6. NPWP**
  7. Akta Jual Beli / Sewa Menyewa / Surat Ketidakberatan***
  8. Lampiran lain yang dianggap perlu.

Keterangan : 

*  Untuk mengetahui apakah lokasi rencana usaha/kegiatan sesuai dengan tata ruang wilayah

**  Jika kegiatan usaha berbadan hukum.

*** Salah satu saja, jika masih dalam proses jual beli atau sewa menyewa. Jika sertifikat tanah bukan atas nama penanggung jawab atau pemilik usaha, namun tanah dipinjam secara cuma-cuma oleh penanggung jawab, perlu surat ketidakberatan bermaterai dari pemilik tanah yang menyatakan bahwa pemilik tanah tidak keberatan tanahnya dipakai oleh penanggung jawab / pemilik usaha.
Catatan: Kelengkapan tersebut dapat bertambah, tergantung kondisi dan kepemilikan usaha. Oleh karena itu, sebaiknya dikonsultasikan dulu sebelum melengkapi.

UKL UPL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan adalah dokumen lingkungan yang wajib disusun oleh usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal. Dokumen tersebut  berisi uraian dampak dari usaha dan/atau kegiatan beserta upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan tersebut.

 

Halaman terkait :

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL 

TAHAPAN PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL

 

 

5 gagasan untuk “UKL-UPL”

  1. Bagaimana cara mengurus UKL-UPL untuk perusahaan air minum kemasan untuk skarang ini? Karena saya baru menanyakan ke badan lingkungan hidup daerah tidak/belum berani mengeluarkan UKL-UPL terkait uu 11 tahun 1974 dan uu no 23 tahun 2014? Mohon penjelasan. Trims

    1. Mohon maaf baru sempat membalas.

      Untuk UKL-UPL industri air minum dalam kemasan tergantung pada lokasi usaha dan/atau kegiatannya..apabila berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, maka penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungannya menjadi kewenangan Bupati/Walikota (di Kabupaten Pemalang, kewenangan penandatanganan Izin Lingkungan sudah didelegasikan ke Kepala Kantor LH).
      Sedikit berbeda dengan Izin Pemanfaatan Air atau Sumber Airnya..izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi(UU 23/2014).

      Terkait UU 11/1974:
      telah ada UU 7/2004 yang mencabut berlakunya UU 11/1974, namun kemudian UU 7/2004 tersebut dibatalkan MK dan UU 11/1974, MK menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan hukum maka UU 11/1974 dinyatakan berlaku kembali..
      Hal ini memang menyebabkan ada ketidakpastian hukum bagi industri yang memiliki SIPA atau SIPMA atau Izin Pemanfaatan Air Permukaan, karena belum adanya produk undang-undang yang dapat menghubungkan semua peraturan perundangan terkait SDA saat ini dengan UU 11/1974.
      Namun berdasar putusan MK nomor 85/PUU-XI/2013 yang memberikan batasan pengelolaan SDAir dalam 6 prinsip, yang secara garis besar dalam hal hak rakyat atas air sudah terpenuhi dan masih ada ketersediaan air serta kelestarian lingkungan hidup, ADA PELUANG bagi Pemerintah dan pemerintah daerah (UU 23/2014 = Provinsi/izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi.) dapat memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat tertentu dan ketat..
      Sebagai bahan pemikiran, penggunaan air oleh industri baru 4% dari pemakaian air nasional (sumber:FAO) dan Penggunaan air oleh AMDK hanya 0,04% dari penggunaan air oleh PDAM (Sumber:Perpamsi).
      Untuk memperoleh Izin pemakaian dan/atau izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi pasti diperlukan Izin Lingkungan (sebagai Prasyarat Izin Usaha) sehingga harus disusun UKL-UPL terlebih dahulu. UKL-UPL tersebut haruslah menggambarkan PERENCANAAN detil berapakah kuantitas dan kualitas air yang akan dimanfaatkan, bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan hidup serta teknologi pemanfaatannya, sehingga -jika direkomendasi layak lingkungan dan telah terbit Izin Lingkungannya-dapat menjadi dasar penerbitan Izin pemakaian dan/atau izin pengusahaan air tanah.

  2. apabila awal menjalankan usaha kami adalah perusahaan yang wajib UKL/UPL namun diperjalanan usaha kami dengan adanya penambahan luas lokasi mengharuskan kami menjadi wajib AMDAL, apakah seluruh dokumen awal kami dapat kami gunakan untuk memulai kegiatan dilapangan sembari menunggu proses AMDAL kami berjalan, kalau boleh apa dasar hukum untuk pegangan kami. terima kasih

    1. Apakah UKL-UPL untuk kegiatan terdahulu/awal sudah memperoleh Rekomendasi UKL-UPL dari Instansi yang berwenang (biasanya dari Kepala LH)? apabila sudah maka dokumen tersebut merupakan dokumen pelaksanaan UKL-UPL bagi kegiatan/usaha awal saja..dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan baru/tambahan.
      Perlu digarisbawahi bahwa Dokumen Lingkungan (UKL-UPL maupun AMDAL) merupakan dokumen kajian pada tahap perencanaan, sehingga tidak boleh ada kegiatan apapun sebelum diterbitkannya Izin Lingkungan yang didasarkan pada Rekomendasi UKL-UPL/Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH AMDAL), kecuali kegiatan Pengumuman dan Konsultasi Publik pada kegiatan wajib AMDAL guna penyusunan Kerangka Acuan (KA) yang menjadi kewajiban pemrakarsa
      sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan.
      Dalam Permen LH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, Lampiran VI TAHAPAN PENILAIAN AMDAL, C.PANDUAN UJI TAHAP PROYEK (PANDUAN 03):
      “Apabila usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dinilai dokumen Amdalnya telah dilakukan pra konstruksi, konstruksi, operasi dan/atau pasca operasi, maka usaha dan/atau kegiatan tersebut WAJIB DITOLAK dokumen Amdalnya serta tidak dapat dilakukan penilaian di KPA.
      Terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan mekanisme lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.”
      Dapat disimpulkan bahwa selama AMDAL belum disusun/sedang dalam proses, maka UNTUK KEGIATAN AWAL/TERDAHULU sementara masih dapat menggunakan UKL-UPL sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan/usaha (biasanya instansi terkait/LH memberikan arahan batas waktu untuk menyusun AMDAL/Dokumen Lingkungan baru), sedangkan UNTUK KEGIATAN BARU PADA LAHAN TAMBAHAN, TIDAK DIPERBOLEHKAN MELAKUKAN KEGIATAN FISIK APAPUN (termasuk didalamnya penyiapan lahan, pemasangan pagar, dsb) sebelum terbitnya SKKLH dan Izin Lingkungan. Setelah SKKLH dan Izin Lingkungan terbit, maka dokumen UKL-UPL yang semula dimiliki, secara otomatis tidak berlaku lagi dan digantikan dengan AMDAL sebagai pedoman pelaksanaan RKL-RPL bagi seluruh kegiatan/usaha yang tercantum dalam AMDAL tsb berupa kegiatan pra konstruksi-konstruksi-operasional-pasca op bagi kegiatan tambahan dan operasional-pasca op bagi kegiatan awal/terdahulu.

  3. Saya mau bertanya : Kegiatan apa saja yang tidak wajib memiliki izin lingkungan ? apa yang harus dimiliki oleh kegiatan yang tidak wajib memiliki izin lingkungan hidup ? dan contohnya seperti apa yah ?
    Terimakasih 🙂

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

SELAMAT DATANG DI SITUS KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG