DSC06358

Sosialisasi Peraturan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup serta sumberdaya alam yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia seperti  yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1)“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat …”

Terkait dengan amanat UUD tersebut, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat diaplikasikan di wilayah Kabupaten Pemalang.  Sosialisasi yang dilaksanakan bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada sekitar 20 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai pelaksana pembangunan daerah dan kepada masyarakat luas melalui 180 perangkat desa/kelurahan dan kecamatan sebagai pemangku wilayah yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayahnya. Sosialisasi peraturan-peraturan bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan 11 & 12 Agustus 2015 di Aula Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang ini diharapkan dapat disebarluaskan kepada masyarakat (dan dunia usaha) karena setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia dan setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang‑undangan -setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum-UU 32/2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-.

DSC06364

Materi sosialisasi peraturan-peraturan bidang lingkungan hidup berupa penjelasan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 15 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang terkait upaya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan  dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang.  Dalam kegiatan sosialisasi juga disisipkan materi Perizinan Lingkungan berupa penjelasan umum dan teknis terkait kewajiban setiap pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) bagi yang berdampak penting terhadap lingkungan, UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup & upaya pemantauan lingkungan hidup) atau SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan Hidup) bagi kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta kegiatan usaha mikro dan kecil. Diharapkan Desa/Kelurahan sebagai filter awal pada permohonan izin usaha dapat memahami alur dan kewajiban pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatannya.

Materi penyusunan Peraturan Desa Lingkungan Hidup berbasis kearifan lokal disampaikan sebagai upaya meningkatkan kesadaran pencegahan dan perlindungan lingkungan hidup bagi masyarakat dengan mengoptimalkan kearifan lokal yang telah ada di masyarakat setempat. Contoh kearifan lokal berupa perlindungan mata air oleh masyarakat sekitar mata air, pengelolaan sumber daya air, perlindungan pesisir/penanaman mangrove yang berfungsi mencegah abrasi pantai sekaligus meningkatkan budidaya tambak di Desa Mojo dan sebagainya. Kearifan lokal yang telah ada dimasyarakat diharapkan dapat dikembangkan dan diperkuat dengan adanya Peraturan Desa dari sisi legalitasnya.