Arsip Kategori: 2012

Program MIH Kab. Pemalang 2012

Penyusunan dokumen RPJMD dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2006 – 2010. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah visi dan misi RPJMD tahun sebelumnya sudah dapat tercapai dan apakah pencapaian hasil pembangunan sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD. Setelah diketahui capaian visi dan misi dan hasil pembangunan selama kurun waktu lima (5) tahun, pada RPJMD berikutnya disusun langkah strategis agar RPJMD tersebut selaras dengan RPJMD sebelumnya dan selaras dengan Perda Nomor 2 tahun 2006 tentang RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005 – 2025. Evaluasi dilakukan dengan melihat hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode 2006 – 2010. RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2011-2016 menjadi pedoman kerja bagi seluruh SKPD, DPRD dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. RPJMD juga digunakan untuk memantau kinerja dan perkembangan pembangunan daerah.
Dalam RPJMD Kabupaten Pemalang 2011-2016 menyertakan strategi Pemerintah Daerah dalam upaya pengelolaan tutupan vegetasi, baik upaya penambahan Ruang Terbuka Hijau maupun upaya pengelolaan tutupan vegetasi.

HUTAN

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat penting dalam upaya pencegahan pencemaran udara di Kabupaten Pemalang. Luas RTH permukiman, industri, pusat perdagangan dan lokasi padat lalu lintas hanya 4,82% dari luas wilayah Kabupaten Pemalang. Terdapat taman kota seluas 39.594,085 m2 dan hutan kota seluas 14,07 ha. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau di Kabupaten Pemalang masih sangat kurang, jika dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Pemalang yang mencapai 1.262.013 jiwa (2010). Dalam RPJMD Kabupaten Pemalang 2011-2016 pengelolaan RTH merupakan salah satu Program Pembangunan Daerah.
Read more…
MIH BUKU I : KEBIJAKAN PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI dan
MIH BUKU II : PROFIL PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI

 

Laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Tahun 2012

Sebagai acuan dalam rangka melakukan pelayanan yang baik bagi kepentingan masyarakat dalam bidang lingkungan hidup, maka perlu ditetapkan suatu standar pelayanan minimal yang dilakukan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban minimal pemerintah dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang menjadi hak dari masyarakat Kabupaten Pemalang. Dengan penerapan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, maka setidaknya kualitas atau mutu dari jenis-jenis atau parameter-perameter paling mendasar dari lingkungan hidup dapat tercapai. Meskipun demikian, tentunya diharapkan pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah dapat melebihi dari standar minimal yang ditentukan.

Read more…
laporan SPM Pemalang 2012